Produksi Pangan Diklaim Meningkat, tapi Impor Kok Nambah Terus? | RADAR RAKYAT

Produksi Pangan Diklaim Meningkat, tapi Impor Kok Nambah Terus?





Suararakyat - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menyatakan, sepanjang 2017 pemerintah belum bisa menunaikan janji dan targetnya dalam bidang pertanian. Padahal, tahun ini sebenarnya pemerintah menargetkan swasembada Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale).


"Sepanjang periode Januari-September 2017, kita masih mengimpor beras 198.560 ton. Kita juga masih mengimpor jagung 512.075 ton. Belum lagi, impor-impor ilegal yang biasanya terjadi. Bahkan, kita masih impor 65 persen dari total kebutuhan kedelai nasional. Jangankan tercapai, yang terjadi adalah pemerintah kembali merevisi target kerjanya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima rilis.id Jakarta, Minggu (31/12/2017).


Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menambahkan, masih tingginya angka impor pangan nasional merupakan sesuatu yang aneh. Padahal, data Kementerian Pertanian selalu menyatakan adanya peningkatan produksi pangan di berbagai jenis komoditas.


"Itu artinya, data keberhasilan yang diklaim pemerintah memang masih perlu diperiksa kebenarannya," imbuhnya.


Ia menilai, pemerintah kembali masuk dalam jebakan ala Revolusi Hijau saat menyusun kebijakan sektor pertanian. Pasalnya, yang dikejar hanyalah target produksi pangan. Sehingga pemerintah mengabaikan banyak hal penting seperti kesejahteraan petani serta pentingnya memperhatikan soal kedaulatan pangan.


"Lihat saja, untuk meningkatkan produksi jagung, misalnya, pemerintah bekerja sama dengan Bayer-Monsanto untuk penyediaan benih. Begitu juga untuk padi. Pada tahun 2017, sekitar 300 ribu ton benih berasal dari korporasi 60 persen, dan sisanya berasal dari perusahaan benih BUMN 40 persen," ketusnya.


Dengan fakta tersebut, Fadli tidak heran bila keuntungan dalam peningkatan produksi pangan tak lagi dinikmati oleh petani, melainkan dinikmati oleh korporasi. "Pemerintah seolah tak melihat bahwa kedaulatan piring makan kita seharusnya dimulai dari kedaulatan benih dan pupuk," tuturnya.


Sepanjang 2017, ia belum melihat pemerintah serius mengerjakan agenda reforma agraria. Menurutnya, ketimpangan justru semakin melebar khususnya dalam tiga dekade terakhir. Sumber-sumber agraria di pedesaan kini dikuasai oleh korporasi. Padahal, masalah utama petani di pedesaan adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.


Sayangnya, pemerintah menerjemahkan reforma agraria sebagai agenda bagi-bagi sertifikat tanah. Lanjutnya, bagi petani yang belajar kajian agraria, tahapan awal dari reforma agraria adalah registrasi tanah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pemilikan tanah. Sementara, sertifikasi adalah tahapan paling akhir.


"Bukankah menggelikan di satu sisi pemerintah menjanjikan reforma agraria, namun tanah obyek reforma agrarianya sendiri tidak jelas. Lebih ironis lagi, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo konflik agraria justru meningkat drastis. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, menurut data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 659 konflik agraria terjadi pada 2017. Dibanding tahun 2016, konflik agraria yang terjadi pada 2017 meningkat hingga 50 persen. Semoga catatan buruk ini tak bertambah lagi pada 2018," jelas Plt Ketua DPR RI itu.


Ia pun kembali mengingatkan pemerintah bahwa indikator keberhasilan pembangunan bukanlah berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil diselesaikan, namun nasib para petani, nelayan, dan rakyat secara umum kehidupannya haru semakin membaik.


SUMBER <--------




Subscribe to receive free email updates:

close